Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Restu Yashinta Kinanti 2225141537
Pend.Matematika
RANGKUMAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

A. HAKIKAT DEMOKRASI
1. Pengertian Etimologis Demokrasi
Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM – abad ke-6 M.
Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam,yaitu :
• Demokrasi langsung
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
• Demokrasi tidak langsung
Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui system perwakilan.Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.
2. Pengertian Terminologis Demokrasi
Dari sudut terminologi, banyak sekali defenisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik.Masing-masing memberikan defenisi dari sudut pandang yang berbeda.
• Menurut Harris Soche
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur , mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
• Menurut Hennry B. Mayo
Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan Negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan.Rakyat adalah pemegang kedaulatan atu kekuasaan tertinggi dalam Negara demokrsi.
Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan Negara itu dijalankan oleh rakyat.Meskipun dalam praktik yang menjalankan penyelenggaraan bernegara itu pemerintah, tetapi orang-orang itu pada hakekatnya yang telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat.
3. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan
Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurt Plato, dibedakan menjadi :
1) Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
2) Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.
3) Aristokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
4) Oligarki yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijadikan untuk kelompok itu sendiri.
5) Demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
6) Mobokrasi/okhlokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

1) Demokrasi sebagai Sistem Politik
Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai system politik merupakan suatu system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Adapun prinsip-prinsip dari system politik demokrasi, sebagai beikut :
1) Pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang
     berbeda;
2) Pemerintahan konstitusional;
3) Pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law);
4) Pemerintahan mayoritas;
5) Pemerintahan dengan diskusi;
6) Pemilihan umum yang bebas;
7) Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya;
8) Manajemen yang terbuka;
9) Pers yang bebas;
10) Pengakuan terhadap hak-hak minoritas;
11) Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
12) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
13) Pengawasan terhadap administrasi Negara;
14) Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik mayarakat dengan kehidupan
       politik pemerintah;
15) Kebijaksaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga
       mana pun;
16) Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system bukan poll system
17) Penyelesaian secara damai bukan denga kompromi;
18) Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
19) Konstitusi/ UUD yang demokratis;
20) Prinsip persetujuan;

4. Demokrasi sebagai Sikap Hidup
Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi.

B. DEMOKRATISASI
1. Nilai (Kultur) Demokrasi
Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiarjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi ,yaitu :
1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela;
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah;
3. Pergantian penguasa dengan teratur;
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin;
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman;
6. Menegakkan keadilan;
7. Memajukan ilu pengetahuan;
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

2. Lembaga (Struktur) Demokrasi
• Pemerintahan yang bertanggung jawab;
• Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
• Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai
• Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
• System peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

3. Ciri Demokratisasi
a. Berlangsung secara evolusioner
b. Proses perubahan secara persuasive bukan koersif
c. Proses yang tidak pernah selesai

C. DEMOKRASI DI INDONESIA
1. Demokrasi Desa
Demokrasi desa memiliki 5 unsur atau aanasir, yaitu :
a. Rapat
b. Mufakat
c. Gotong-royong
d. Hak mengadakan protes bersama, dan
e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.

2. Demokrasi Pancasila(1)
Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas meupun sempit, sebagai berikut :
1) Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan yang didasarkan pada nila-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
2) Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.


1) Perkembangan Demokrasi Indonesia
a. Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950
b. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri;
1) Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959
2) Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965
c. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998
d. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999
e. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang.


D. SISTEM POLITIK DEMOKRASI
1. Landasan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia
Landasan Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi terdapat dalam :
a) Pembukaan UUD 1945 pada alinea 4
b) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
2. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Indonesia
a) Ide kedaulatan rakyat
b) Negara berdasar atas hukum
c) Bentuk republik
d) Pemerintahan berdasarkan konstitusi
e) Pemerintahan yang bertanggung jawab
f) Sistem perwakilan
g) Sistem pemerintahan presidensiil
3. Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia
4. Masa Depan Demokrasi
Masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya.

E. PENDIDIKAN DEMOKRASI
Sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu institusi (struktur) demokrasi dan perilaku (kultur) demokrasi, Institusi atau struktur demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada di suatu Negara. Suatu Negara dikatakan Negara demokrasi bila didalamnya terdapat lembaga-lembaga politik demokrasi. Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat.
 
1. Pengertian Etimologis Demokrasi. Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM – abad ke-6 M. Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut :
1) Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan yang didasarkan pada nila-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
2) Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.

2. Bentuk-bentuk Demokrasi
a. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
1. Demokrasi langsung
Demokrasi langsung ialah demokrasi dimana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah dijalankan di negara-negara kota pada jaman yunani kuno.
2. Demokrasi tidak langsung(demokrasi perwakilan)
Demokrasi perwakilan yaitu Demokrasi dimana rakyat menyampaikan kehendakannya melalui dewan perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan di jalankan oleh negara-negara pada jaman modern.
b. Dilihat dari titik berat paham yang dianut
1. Demokrasi barat(demokrasi liberal)
Demokrasi barat lebih menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir dan mengeluarkan pendapat -menjunjung tinggi persamaan hak pada bidang politik
Kelemahan demokrasi liberal :
• adanya kesenjanagan yang lebar antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah
• golongan ekonomi kuat dapat membeli suara rakyat dan suara DPR
2. Demokrasi timur atau komunis
Demokrasi timur lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yg menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat.
Kelebihan demokrasi timur :
• kesenjangan ekonomi kecil,
• menjunjung tinggi persamaan dalam bidabg ekonomi. Kelemahan demokrasi timur
• persamaan hak bidang politik kurang diperhatikan.
• Tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi menyebabkan etos kerjanya kurang baik.

3. Demokrasi gabungan
Demokrasi yg berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi barat ke timur.
Dalam demokrasi gabungan :
• hak milik pribadi diakui,namun hak milik pribadi juga berfungsi sosial-upaya menyejahterahkan rakyat jangan sampai menghilangkan drajat dan HAM
4. Sistem demokrasi modern
Demokrasi dengan sistem parlementer- kekuasaan legislatif (DPR) di atas eksekutif pemerintah- presiden atau raja hanya sebagai kepala negara y6g kedudukannya sebagai lambing
Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer- pengaruh rakyat terhadap politik yg dijalankan pemerintah besar sekali- kontrol rakyat terhadap pemerintah baik
Kelemahan demokrasi dalam sistem parlementer
• Sering timbul krisis kabinet- tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPR2)  Demokrasi Dengan Pemisahan kekuasaanSistem ini menganut ajaran Montesquieu
• kekuasaan legislatif :kekuasaan untuk membuat undang-undang
• kekuasan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan UU
• kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UU
Ciri-ciri sistem pemisahan kekuasaan
• kepala negara merupakan penguasa eksekutif yang nyata
• kekuasaan yudikatif tidak dapat di campuri kekuasaan lain
Keuntungan sistem pemisahan kekuasaan
• pemerintah setabil karana presiden dan mentri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
• pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya
Kelemahan sistem pemisahan kekuasaan :
- pengawasan pemerintahan kurang berpengaruh
- pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapatkan perhatian
3. Kelebihan dan Kelemahan Bentuk-bentuk Demokrasi
1. Kelebihan dan Kelemahan Demokrasi Langsung
• Kelebihan Demokrasi Langsung
• Menjamin kendali warga Negara terhadap kekuasaan politik
• Mendorong warga Negara meningkatkan kapasitas pribadinya, seperti meningkatkan kesadaran polotik, meningkatkan pengetahuan pribadi.
• Membuat  warga Negara tidak tergantung pada politisi yang memiliki kepentingan sempit
• Masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang sudah dibuat masyarakat lebih dekat dengan politik dan karenanya berpotensi melahirkan kehidupan bersama yang tidak stabil.
• Kelemahan Demokrasi Langsung
 Sulit dioperasikan pada masyarakat yang berukuran besar
 Menyita terlalu banyak waktu yang diperlukan warganegara untuk melakukan hal-hal lain dan karenanya bisa menimbulkan apatisme
 Sulit menghindari kelompok yang dominan.
2. Kelebihan dan kelemahan Demokrasi Perwakilan
• Kelebihan Demokrasi perwakilan
a. Lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks jarak yang jauh dari proses pembuatan kebijakan yang sesungguhnya bisa membuat masyarakat menolak ketika di terapkan.
b. Mengurangi beban masyarkat dari tugas-tugas membuat, merumuskan dan melaksankan kebijakan bersama
c. Memungkinkan fungsi-fungsi pemerintahan berada di tangan-tangan yang lebih terlatih
• Kelemahan Demokrasi Perwakilan
- Mudah terjebak dalam kepentingan para wakil rakyat yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat

4. Prinsip-prinsip demokrasi
1. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
2. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
3. Jaminan Hak Asasi Manusia
4. Persamaan kedudukan di depan hukum
5. Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
6. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
7. Kebebasan pers
Implementasinya di Indonesia
1. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
2. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
3. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
4. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Orde Reformasi (1998 – sekarang)
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun
a) Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.
b) Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c) Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai.
d) Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter).
e) Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).
f) Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).

5. Demokrasi mempunyai nila-nilai sebagai berikut
a. Menjamin tegaknya keadilan
b. Menekan penggunaan kebebasan seminimal mungkin
c. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur
d. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
e. menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai/ tampa gejolak
f. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Ukuran demokrasi yang mapan. Demokrasi disebut mapan jika memiliki
a. Civil society (masyarakat madani)
b. Political society
c. Economy society
d. Rule of law (aturan main: undang-undang dan peraturan)
e. State apparatus (aparatur Negara)

6. Pelaksanaan demokrasi di indonesia sejak orde lama,orde baru, dan reformasi 
a. Demokrasi pada masa orde lama
Pada masa ini, demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer berakhir.Hal ini disebakan karena sistem pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensialsesuai dengan UUD yang berlaku.Jadi, pada masa ini terjadi perubahan yangfundamental.Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi.Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka.
Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966. Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila.Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin.Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut.Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.
Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini :
•Peran dominan presiden,
•Terbatasnya partai-partai politik,
•Berkembangnya pengaruh komunis,
•Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik.Pada masa ini, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun1965, dengan Ketetapan MPRS No.VIII/MPRS/1965. Menurut Ketetapan MPRS tersebut, prinsip penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah mufakat tetapi apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ada 3 kemungkinan cara :
- Pembicaraan mengenai persolan tesebut ditangguhkan,
- Penyelesaian mengenai persoalan tersebut diserahkan kepada pimpinanagar mengambil kebijaksanaan untuk menetapkan keputusan denganmemerhatikan pendapat-pendapat yang ada, baik yang saling bertentanganmaupun yang tidak.
- Pembicaraan mengebai persoalan tersebut ditiadakan. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengambilan keputusan, yaitu :
- Pada tahun 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilu, sedangkandalam penjelasan UUD ditentukan bahwa presiden tidak mempunyaiwewenanguntuk membubarkan DPR
- Dengan ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963, Ir.Soekarno diangkat presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yangmenetapkan masa jabatan presiden selama 5 tahun
- DPRGR yang mengganti DPR hasil pemilu ditonjolkan perannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan
- Penyelewengan di bidang perundang-undangan seperti menetapkan Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagaisumber hukum
- Didirikan badan-badan ekstra kontitusional seperti front nasional yangdipakai oleh pihak
- komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik komunis internasional bahwa pembentukan front nasional sebagai persiapan ke arahterbentuknya demokrasi rakyat
Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri danekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi kian suram.Dengan sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden menjadi sangat besar atau bahkan telah berlaku sistem pemusatan kekuasaan pada diri presiden. Gejala pemusatan kekuasaan ini bukan saja bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, bahkan cenderung otoriter. Penyimpangan-penyimpangan tersebut bukan sajamengakibatkan tidak berjalannya sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam UUD 1945,melainkanmengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan, serta terjadinyakemerosotan dalam bidang ekonomi. Puncak dari segala keadaan ini adanya pemberontakan G 30 S/PKI. Dengan adanya G 30 S/PKI, masa demokrasi terpimpin berakhir dan dimulainya sistem pemerintahan demokrasi Pancasila
a. Demokrasi Liberal
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkanmaklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensialmenjadi sistem parlementer dengan sistem demokrasi liberal,kekuasaan ditujukan untuk kepentingan individu atau golongan.Dengan sistem kabinet parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kebijaksanaan pemerintah harus disesuaikandengan mayoritas DPR, sebab kalau tidak sesuai kabinet dapatdijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya.Selain itu, karenakemerdekaan mengeluarkan pendapat ditafsirkan sebagai sikap sebebas-bebasnya, kritik yang selalu dilancarkan kaum oposisi bukanmembangun melainkan menyerang pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak stabil. Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 memberipeluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berserikatdan berkumpul, sehingga dalam waktu singkat bermuncullah partai-partai politik bagai jamur di musim penghujan. Keanggotaan badan konstituante yang dipilih dalam pemilu1955, membagi aspirasi politik dalam dua kelompok, yakni golongannasionalis dan agama. Karena perbedaan di antara mereka tidak dapatdiatasi dan tidak menemukan titik terang dalam hasil pemungutansuara dalam siding konstituante, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1945 untuk menyelamatkannegara dan kemudian menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraanpemerintahan. Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalahsebagai berikut. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murnidan konsekuen.UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukumkonstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi kekeuasaan yangbesar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihatpada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik.SejakDekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yangdisegani.Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetapterasa sampai sekarang.
b. Pelaksanaan DemokrasI Terpimpin
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitudari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaanSukarno.Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itumengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saatpemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
Tugas Demokrasi terpimpin :
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yangtidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebihmantap/stabil.Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap DemokrasiParlementer/Liberal.Hal ini disebabkan karena Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitudemokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadisentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :
• Kebebasan partai dibatasi
• Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagaikepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
• Pemerintah berusaha menatakehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
• Dibentuk lembaga-lembaga negaraantara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.
Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpindari UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan Presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akantetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945 , sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan olehMPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III sertapengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
2. Pembentukan MPRS. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2Tahun 1959.Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembagatertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yangterpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat :
- Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.
- Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN).
3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karenaDPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presidenselanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presidenmembentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).Dimanasemua anggotanya ditunjuk oleh presiden.Peraturan DPRGR juga ditentukanoleh presiden.Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakanpemerintah.Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR.
Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.
- Melaksanakan manifesto politik
- Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
- Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan. Penetapan Presiden No.3 tahun 1959.Lembaga ini diketuai oleh Presidensendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakilpartai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukanusul kepada pemerintah.Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presidensebab presiden adalah ketuanya.
5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959.Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkancita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadikekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah menyelesaikan Revolusi Nasional, melaksanakan pembangunan, mengembalikan Irian Barat
6. Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja.Sebagai wakilpresiden diangkatlah Ir. Juanda.Hingga tahun 1964 Kabinet Kerjamengalami tiga kali perombakan (reshuffle).Program kabinet ini adalah sebagai berikut, mencukupi kebutuhan sandang pangan, menciptakan keamanan negara, mengembalikan Irian Barat.
7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasiparlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan diIndonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkahuntuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, danKomunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa. Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongandalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima danmelaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat.Dikeluarkan ajaran Nasakomsama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jikamenolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden. Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangancendekiawan dan ABRI.Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebutmenyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsadan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadikomunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.
8. Adanya ajaran RESOPIM
Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, danPimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi KemerdekaanRepublik Indonesia ke-16.Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dandikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima BesarRevolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno.Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihatdengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembagatersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.
9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatany ang kedudukannyalangsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golonganfungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.
10. Pentaan Kehidupan Partai Politik
Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partaidibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akandibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian.Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintahterutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengantindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masademokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebuat adalah karena sejumlah anggota darikedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960

b. demokrasi pada masa orde baru
Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkanantara kekuasaan masa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagaimasa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk :
- Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
- Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dannegara Indonesia.
- Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dankonsekuen.
- Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkanstabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Latar belakang lahirnya Orde Baru :
1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa. Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dankenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahanmasyarakat.
4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwapembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukandemonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkanserta tokoh-tokohnya diadili.
5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yangselanjutnya lebih dikenal dengan“Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
6. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
a. Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
b. Pembersihan Kabinet Dwikora
c. Penurunan Harga-harga barang.
Upaya menuju pemerintahan Orde Baru :
Setelah dikelurkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataanpada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertingginegara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnyakepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Suharto berhasilmemulihkan keamanan dan membubarkan PKI.
Munculnya konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Sukarno mengundurkan diri danmenyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidangistimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Sukarno danmengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No.XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara danmenarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno .12 Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat PresidenRepublik Indonesia.Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.
Pada Sidang Umum bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
Kehidupan politik masa orde baru :
a. Upaya untuk melaksanakan Orde Baru :Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanankehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara
b. Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasionalguna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil danmakmur.
c. Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasiladan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
d. Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara.
Pelaksanaan Orde Baru:
• Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.
• Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbedadengan masa Demokrasi Terpimpin.
• Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesiamemutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika (dimana terdapat tiga pemisahan kekuasaan di pemerintahan yaitu Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) tetapi itupun tidak diperhatikan/diabaikan.
Langkah yang diambil pemerintah untuk penataan kehidupan Politik :
1. Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunannasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.
 Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang danpangan.
 Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli1968.
 Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
 Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialismedalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suhartosebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang meliputi :
- Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
- Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan LimaTahun Tahap pertama
- Pelaksanaan Pemilihan Umum
- Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 3o September
- Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dandaerah dari pengaruh PKI.
2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya
Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan,ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan : Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuatdengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.
c. Demokrasi pada masa reformasi
Pengadilan bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia Peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang penting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Pada bulan Juli 2001 melalui Sidang Istimewa MPR, Presiden AbdurrahmanWahid diberhentikan oleh MPR dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden untuk masa bakti 2001-2004 sedangkan WakilPresidennya Hamzah Haz. Kepemimpinan ini membentuk Kanibet GotongRoyong. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi.Proses amandemen terhadap UUD 1945, yaitu
- Amandemen pertama tahun 1999
- Amandemen kedua tahun 2000
- Amandemen ketiga tahun 2001
- Amandemen keempat tahun 2002
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz berakhir padatahun 2004.Susilo Bambang Yodoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untukmasa bakti 2004-2009.
Urutan waktu
Era Reformasi di Indonesiadimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak  puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintaha npimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Garis waktu
- 22 Januari 1998o Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencanabantuannya.
- 12 Februari Soeharto menunjuk Wiranto, menjadi Panglima Angkatan Bersenjata.
- 10 Maret Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kalidengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.
- 4 Mei Harga BBM meroket 71%, disusul 3 hari kerusuhan di Medan dengan korbansedikitnya 6 meninggal.
- 8 Mei Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa
- 9 Mei SoehartoBerangkatseminggu ke Mesir.
- 12 Mei Tragedi Trisakti, 4 Mahasiswa Trisakti terbunuh.
- 13 Mei Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di kota Solo Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalampertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.
- 14 Mei Demonstrasi terus bertambah besar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.
- 18 Mei Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko, meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Jenderal Wiranto mengatakan bahwa pernyataanHarmokotidak mempunyaidasar hukum; Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi". Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ, Forum Kota, UI dan HMI MPOmemasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPRMahasiswa menduduki Gedung DPR/MPRMahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR
- 19 Meio Soeharto berbicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya. Beberapa tokoh Muslim, termasuk Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, bertemu dengan Soeharto. Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta
- Dilaporkan Bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.
- 20 Mei Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas. 500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung. Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baruo Sebelas menteri kabinet mengundurkan diri, termasuk Ginandjar Kartasasmita,milyuner kayu Bob Hasan, dan Gubernur BankIndonesia Syahril Sabirin.Pernyataan pengunduran diriPernyataan pengunduran diri
- 21 Mei Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia. Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden danmantan-mantan presiden.o Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satuyang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dankonstitusional.
- 22 Mei Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi". Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibieyang memakai simbol-simbol danAtribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR.Mahasiswa menganggap bahwa Habibiemasih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswadari Gedung DPR/MPR ke UniversitasAtmaJayaHabibieMasa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama denganDana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dankebebasan berekspresi.Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untukmengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir denganberpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999.Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hinggakini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.GusDur Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-Ppimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagaipresiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakilpresiden.Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu,banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawahtekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahankekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetaptidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia,menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarangberkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden.Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwadirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, SusiloBambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatianmasyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikanperubahan kepada Indonesia.Karisma Yudhoyono berhasil menarik hatimayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden.