A.
Pengertian Hak Asasi
Manusia
Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39
tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik
Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari
manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan
martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta
keadilan.”
Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :
a. Hak asasi pribadi (Personal Rights)
Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.
b.Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga
negara.
Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.
c.Hak asasi ekonomi (Property Rights)
Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja
dan hak
mendapat hidup layak.
d. Hak asasi sosial dan kebuadayaan (Sosial & Cultural Rights).
Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun,
hak
mengembangkan kebudayaan dan hak berkspresi.
e.Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah
(Rights Of
Legal Equality)
f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hokum
Pengertian dan Ruang Lingkup Rule of Law
Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun
penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan
perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law.[1] Berdasarkan bentuknya sebenarnya
Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Setiap organisasi
atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule
of Law. Dalam hubungan ini Pengertian Rule of Law berdasarkan substansi atau
isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
suatu negara.
Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaat atau Rule Of Law.
Rechsstaat atau Rule Of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk
perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi
dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan.
B.
1. Pengertian
Rule Of Law Lengkap Beserta Ulasan Dan Definsi Menurut Para Ahli - Rule of law adalah supremasi hukum atau superioritas hukum regular
yang mutlak yang bertentangan dengan pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang,
dan mencabut hak prerogatif atau bahkan kekuasaan bertindak yang besar di pihak
pemerintah.
2. Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law
Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,
maka :
a. Keberhasilan “the enforcement of the rules
of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan
kepribadian masing-masing setiap bangsa.
b. Rule of law yang merupakan institusi
sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang
memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan
negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan.
Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang
memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau
keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa ”hukum adalah untuk
manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang
kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis
dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and
order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.
Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain:
o Kasus korupsi KPU dan KPUD;
o Kasus illegal logging;
o Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah
Agung (MA);
o Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ;
o Kasus perdagangan wanita dan anak.
Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak
terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.
3.
Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap
orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1
angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM).
SEJARAH INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya
Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan
bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan
hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi
kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari
sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab
kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus
diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakasanaannya kepada parlemen.
Jadi, sudah mulai dinyatakan dalam bahwa raja terikat kepada hukum dan
bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat Undang-undang pada
masa itu lebih banyak berada di tangan raja. Dengan demikian, kekuasaan raja
mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan
kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Lahirnya Magna Charta ini kemudian
diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya “Bill of Rights”
di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya
adalah bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Adagium ini
memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Bill of rights
melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketatapan bahwa hak
persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak
kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua
itu, maka lahirlah teori Roesseau (tentang contract social/perjanjian
masyarakat), Motesquieu dengan Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan
kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di
Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration
of Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Jadi, walaupun
di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih
dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia
adalah merdeka sejak di dalam oerut ibunya, sehingga tidaklah logis bila
sesudah lahir, ia harus dibelenggu.
Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, dimana hak-hak
yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakah
tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap
tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat
yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orany yang
ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai
ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia
bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of expression (bebas mengelaurkan
pendapat), freedom of religion (bebas menganut keyakinan/agama yang
dikehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik) dan
hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam French Declaration sudah tercakup semua hak,
meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnyademokrasi maupun negara hukum yang
asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya.
Perlu juga diketahui The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan
pada tanggal 6 Januari 1941, dikutip dari Encyclopedia Americana, p.654
tersebut di bawah ini :
“The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The
second is freedom of every person to worship God in his own way-every where in
the world. The third is freedom from want which, translated into world terms,
means economic understandings which will secure to every nation a healthy
peacetime life for its inhabitants-every where in the world. The fourth is
freedom from fear-which, translated into world terms, means a worldwide
reduction of armaments to such a point and in such a through fashion that no
nation will be in a position to commit an act of physical agression against any
neighbor-anywhere in the world.”
Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan
berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM
yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration
of Human Rights yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.
SEJARAH NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10
Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat
manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang
dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.
Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makana ganda, baik ke luar (antar
negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa
dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa
komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat
kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam
malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan
makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM seduania itu harus
senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara
dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.
Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan
demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si
suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari
negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan
pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan
mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB
atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan
menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.
Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang
termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang
berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun
serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah
sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.
Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi
Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat
(Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana)
bahwa apabila raja berselisih faham dengan Dewan Adat, maka Raja harus
mengalah. Tetapi apabila para Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah
yang memustuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya
sudah diterpkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena
sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori
hukum Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di
Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang
dipublikasikan.
Human Rights selalu terkait dengan hak individu dan hak masyarakat. Ada yang
bertanya mengapa tidak disebut hak dan kewajban asasi. Juga ada yang bertanya
mengapa bukan Social Rights. Bukankan Social Rights mengutamakan masyarakat
yang menjadi tujuan ? Sesungguhnya dalam Human Rights sudah implisit adanya
kewajiban yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Demikian juga tidak
mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa kewajiban. Orang yang dihormati
haknya berkewajiban pula menghormati hak orang lain. Jadi saling
hormat-menghormati terhadap masing-masing hak orang. Jadi jelaslah kalau ada
hak berarti ada kewajiban.
Contoh : seseorang yang berhak menuntut perbaikan upah, haruslah terlebih
dahulu memenuhi kewajibannya meningkatkan hasil kerjanya. Dengan demikian tidak
perlu dipergunakan istilah Social Rights karena kalau kita menghormati hak-hak
perseorangan (anggota masyarakat), kiranya sudah termasuk pengertian bahwa
dalam memanfaatkan haknya tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan
masyarakat. Yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta
antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (kepentingan
masyarakat). Selain itu, perlu dijaga juga keseimbangan antara kebebasan dan
tanggungjawab. Artinya, seseorang memiliki kebebasan bertindak semaunya, tetapi
tidak memperkosa hak-hak orang lain.
4.
Perkembangan
Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001) membagi perkembangan pemikiran
HAM di Indonesia dalam dua pereode, yaitu periode sebelum kemerdekaan
(1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang).
Periode
sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Pemikiran HAM pada Perhimpunan Indonesia (PI) menitikberatkan pada hak untuk
menentukan nasib sendiri. selanjutnya Serikat Islam (SI) organisasi kaum santri
yang dimotori oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis, menekankan pada usaha-usaha
untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan
deskriminasi rasial. Indische Partij pemikiran HAM yang paling menonjol adalah
hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak
kemerdekaan.
Periode
setelah kemerdekaan (1945-sekarang)
1. Periode
1945-1950
Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka (self
determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik serta
hak kebebasaan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM
telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan
dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945.
2. Periode
1950-1959
Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan wadah yang sangat membanggakan,
karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi
parlementer mendapat tempat dikalangan elite politik.
3. Periode
1959-1966
terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti
hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan.
4. Periode
1966-1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat
untuk menegakkan HAM. Pada awal periode ini telah diadakannya berbagai seminar
tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang
telah merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM,
pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.
5. Periode
1998-sekarang
Perganitan rezim pemerintahan dari orde baru ke era reformasi pada tahun 1998
memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. strategi penegakan
HAM dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan (precriptive
status) dan tahap penataan aturan (rule consistent behaviour). Pada tahap
status penentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang
HAM seperti amandemen konstitusi Negara (UUD 1945), ketetapan MPR (TAP MPR),
undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
lainnya.
5.
Hak Warga Negara Indonesia :
– Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga
negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
– Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal
28A).
– Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
– Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD
1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
– Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat
(3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya
pembelaan negara”.
– Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J
ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
6. Hilangnya Kewarganegaraan RI
Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 seseorang warga negara Indonesia
akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut:
a. Memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
b. Tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang
yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.
c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden.
d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
e. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk
suatu negara asing.
7. Upaya Penegakan HAM di Dunia Pendidikan
Indonesia
Pentingnya pendidikan selain untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan Hak Asasi Mnusia di Indonesia,
pendidikan juga menjadi alat penting untuk memajukan pengetahuan, serta harkat
dan martabat bangsa Indonesia. Selain pendidikan sebagai suatu hak yang
diberikan berdasarkan konstitusi, pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang
diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Pendidikan merupakan hak
konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan
konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam UUD 1945. Tanggung
jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam UUD
1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah “….mencerdaskan kehidupan
bangsa….” Sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.
Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran
2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu (terbatas). Kurikulum 2013 diluncurkan
secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Sesuatu yang baru tentu mempunyai
perbedaan dengan yang lama. Begitu pula kurikulum 2013 mempunyai perbedaan
dengan KTSP. Berikut ini adalah perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP
